Film Pesta Babi Cypri Dale & Dandhy Laksono: Dokumenter Papua yang Ramai di Medsos
--
Gelombang Kontroversi di Masyarakat
Film independen yang dirilis pada Mei 2026 ini membedah kerusakan hutan adat serta hilangnya ruang hidup suku-suku asli akibat ekspansi industri bioenergi, perkebunan tebu, dan kelapa sawit berskala besar.
Judul "Pesta Babi" yang dipilih oleh pembuat film berfungsi sebagai metafora kritik sosial yang satir. Dalam dokumenter tersebut, istilah ini menggambarkan bagaimana para penguasa dan korporasi besar berpesta pora di atas kekayaan alam Papua, sementara suku-suku asli seperti Suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu justru terasing di tanah kelahiran mereka sendiri akibat klaim lahan sepihak.
- Aksi Pembubaran Nobar: Karena tidak tayang di bioskop umum, film ini disebarluaskan lewat gerakan Nonton Bareng (Nobar) komunitas. Namun, agenda pemutaran di beberapa kampus dan daerah dilaporkan mendapat intimidasi hingga dibubarkan paksa oleh pihak tertentu.
- Tudingan Asing: Muncul narasi kontra dari sebagian netizen yang mempertanyakan transparansi pendanaan produksi film ini serta menuduh adanya keberpihakan narasi sepihak yang mengabaikan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah.
Baca juga: VIRAL! Bocoran Spesifikasi iPhone Ultra, Desain Beda Dari yang Lain tapi Harganya Bikin Melotot
- Perampasan Tanah Adat: Mendokumentasikan jeritan Suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang lahannya diklaim sepihak demi ketahanan pangan dan energi nasional.
- Arti Simbolis "Pesta Babi": Judul ini bukan sekadar provokasi, melainkan metafora kritik sosial atas pesta pora para penguasa dan korporasi besar di atas penderitaan serta eksploitasi alam warga lokal.
- Militerisasi Sektor Agraria: Menyoroti keterlibatan aparat keamanan dalam mengawal berjalannya investasi korporasi besar di tanah Papua.
Kendati menuai pro dan kontra, kehadiran "Pesta Babi" berhasil memantik kembali ruang diskusi kritis publik mengenai pentingnya menyeimbangkan ambisi pertumbuhan ekonomi nasional dengan perlindungan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup di tanah Papua.
